Thursday 30 July 2015

LAPORAN OBSERVASI PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Tanah bagi manusia mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan, yaitu merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Dapat dikatakan bahwa setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Manusia dimanapun berada di muka bumi ini memerlukan tanah antara lain sebagai tempat bercocok tanam, tanah menghasilkan hasil bumi yang diperlukan untuk kelangsungan kehidupan manusia, mendirikan rumah/tempat tinggal, membangun gedung-gedung, dan lain sebagianya yang tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan kegunaan tanah.
Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, karenanya hak atas tanah bukan saja memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang disebut tanah. Tetapi juga sebagian tubuh bumi yang dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya dengan pembatasan. Tetapi tubuh buni dibawah tanah dan ruang angkasa yang ada di atsanya sendiri, bukan merupakan obyek hak atas tanah. Bukan termasuk obyek yang dipunyai pemegang hak atas tanah. Hak atas tanah yang berlaku di Indonesia saat ini meruapakan salah satu hal yang diatur dalam Hukum Agraria dan didasarkan pada keberadaan hukum adat.  
Dalam pengertian Hukum Adat jual beli tanah adalah merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu pembeli membayar harga (walaupun baru sebagian) tanah tersebut kepada penjual sejak itu Hak Atas Tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan kata lain bahwa sejak saat itu pembeli telah mendapat Hak Milik atas tanah tersebut. Jadi jual beli menurut Hukum Adat tidak lain adalah suatu perbuatan pemindahan hak antara penjual kepada pembeli. Maka biasa dikatakan bahwa jual beli menurut Hukum Adat itu bersifat “tunai” (kontan) dan “nyata”(kongkrit).
Sedangakan pengertian jual beli tanah menurut Hukum Barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1457 yang berbunyi  “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, pasal 1458 yang berbunyi “ Jual beli itu di anggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum  di serahkan, maupun harganya belum dibayar”, pasal 1459 yang berbunyi “ Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616 tentang kebendaan”. Berdasarkan pada bunyi pasal 1457, 1458, dan 1459, penulis kemudian menyimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, yang dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga-harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua pihak itu telah mencapai kata sepakat, maka jual beli telah dianggap terjadi, walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Akan tetapi sekalipun jual beli itu telah dianggap terjadi, namun Hak Atas Tanah itu belum berpindah kepada pembeli. Untuk pemindahan hak itu, masih diperlukan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi.
Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut adalah hak atas tanah yang akan dijual, yang dalam praktek disebut jual beli tanah. Secara hukum yang benar adalah jual beli hak atas tanah. Akta PPAT yang dibuat tidak semata-mata atas permintaan para pihak, misal para pihak meminta dibuatkan akta jual beli dan langsung dibuatkan akta jual beli. Mengingat besarnya peranan hak-hak atas tanah maka berlakunya Undang Undang Pokok Agraria beserta aturan pelaksanaannya, peralihan hak dipandang perlu ditingkatkan lebih tinggi dan diatur sendiri. Peralihan hak atas tanah tidak lagi dibuat oleh / hadapan kepala desa atau kepala suku atau secara dibawah tangan tetapi harus dibuat dihadapan Notaris sebagai PPAT. Kewajiban pembuatan akta peralihan hak atas tanah dihadapan PPAT tercantum dalam Pasal 37 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Proses pembuatan akta jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT yang daerah kerjanya meliputi wilayah dimana tanah yang akan dijual itu terletak yang dihadiri oleh penjual, pembeli dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Pembeli dan menjual masing-masing dapat diwakili oleh kuasanya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa tugas dari PPAT selain membuat akta juga mengesahkan pembuatan hukum tertentu, walaupun begitu tidak luput juga bahwa seorang PPAT dalam menjalankan tugasnya masih terdapat hambatan-hambatan yang berkenaan dengan pembuatan akta khususnya di dalam pembuatan akta jual beli, disini penulis akan menguraikan contoh topik faktor yang menghambat dalam pembuatan akta akta yang biasa ditemui di masyarakat.
Secara umum pendaftaran tanah merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap hak atas tanahnya, baik dalam pemindahan  hak maupun dalam pemberian dan pengakuan hak baru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah dirumuskan mengenai pengertian  pendaftaran tanah.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada Pejabat lain. Kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain, yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik dan pemetaan fotogametri.
Kegiatan pendaftaran tanah telah dilakukan oleh Pemerintah dengan sistem yang sudah melembaga sebagaimana yang dilakukan dalam kegiatan pendaftaran tanah selama ini, mulai dari permohonan seseorang atau badan, kemudian diproses sampai dikeluarkannya bukti haknya (sertipikat) dan pemeliharaan data pendaftarannya dalam buku tanah.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya pembuatan akta PPAT  Sementara, pembuatan akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh notaris, pembuatan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang, dan adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik oleh Panitia Ajudikasi.
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai garda terdepan dari Badan Pertanahan Nasional, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan secara langsung kepada masyarakat khususnya mengenai pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah agar dengan mudah membuktikannya. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUPA khususnya Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 19 UUPA, yang berbunyi sebagai berikut : ‘’Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan undang-undang.
Bagian tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kaitannya dengan pelaksanaan pemenuhan ketentuan BPHTB yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pengurusan hak-hak atas tanah atau pemberian hak atas tanah dan pelayanan dibidang pendaftaran tanah. Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pemberian hak atas tanah yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan pemenuhan BPHTB berdasarkan pada Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang.
Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam kegiatan pelayanan dibidang pemberian hak atas tanah mempunyai kewenangan memberi keputusan mengenai pemberian hak atas tanah dan bangunan yang menjadi dasar obyek BPHTB. Dalam hal pemberian hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek BPHTB, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan memberi keputusan mengenai pemberian hak atas tanah dimana luas bidang tanah untuk tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar), sedangkan untuk tanah non pertanian luas tanah tidak lebih dari 2.000M2 (dua ribu meter persegi ).
Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang pendaftaran tanah yang berkaitan dengan ketentuan pemenuhan BPHTB berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ncmor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditentukan bahwa “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”, sedangkan dalam Pasal 6 ayat 1 menentukan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”. Kemudian Pasal 6 ayat 2 ditentukan bahwa “Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.

B.     Rumusan masalah
1.      Bagaimana Proses Jual Beli di Kantor Pertanahan?
2.      Bagaimana Peran Kantor Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Seteleh Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ?




BAB II
PEMBAHASAN

A.    Proses Jual Beli di Kantor Pertanahan
Dalam hal pembeli mengajukan sendiri proses balik nama maka berkas jual-beli yang ada di PPAT diminta, untuk selanjutnya pembeli mengajukan permohonan balik nama ke Kantor Pertanahan, dengan melampirkan :
1.      Surat Pengantar dari PPAT
2.      Sertifikat Asli
3.      Akta jual-beli dari PPAT
4.      Identitas diri penjual, pembeli dan/atau kuasanya (melampirkan fotocopy KTP)
5.      Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan kepada pihak lain
6.      Bukti pelunasan SSBBPHTB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
7.      Bukti pelunasan SSP PPh (Surat Setor Pajak Pajak Penghasilan).
8.      SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun berjalan atau tahun terakhir. Bila belum memiliki SPPT, maka perlu keterangan dari lurah/kepala desa terkait.
9.      Izin Peralihan Hak jika Pemindahan hak atas tanah atau Hak Milik atas rumah susun yang didalam sertifikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa, hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi berwenang, Pemindahan Hak Pakai atas tanah Negara.
10.  Surat Pernyataan calon penerima hak (pembeli), yang menyatakan bahwa pembeli dengan peralihan hak tersebut, tidak menjadi penerima hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pembeli dengan peralihan hak tersebut, tidak menjadi penerima hak atas tanah absentee (guntai), yang bersangkutan (pembeli) menyadari, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud di atas tidak benar (poin i dan ii), maka tanah berlebih atau tanah absentee tersebut menjadi objek landreform. Dengan kata lain, yang bersangkutan (pembeli) bersedia menanggung semua akibat hukumnya, apabila pernyataan tersebut tidak benar.
Setelah permohonan dan kelengkapan berkas disampaikan ke Kantor Pertanahan, baik oleh pembeli sendiri atau PPAT atas kuasa dari pembeli, maka Kantor Pertanahan akan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada pemohon. Selanjutnya, oleh Kantor Pertahanan akan dilakukan pencoretan atas nama pemegang hak lama, untuk kemudian diubah dengan nama pemegang hak baru.
Nama pemegang hak lama (penjual) didalam buku tanah dan sertifikat dicoret dengan tinta hitam, serta diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang tersedia pada buku tanah dan sertifikat, dengan dibubuhi tanggal pencatatan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Dalam waktu 14 Hari pembeli dapat mengambil sertifikat yang sudah atas nama pembeli, di Kantor Pertahanan Terkait.
Menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah (selain risalah lelang, jika peralihan haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. AJB dibuat di hadapanPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Camat untuk daerah tertentu yang masih jarang terdapat PPAT. Secara hukum Peralihan Hak atas tanah dan bangunan tidak bisa dilakukan di bawah tangan.
Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan jual beli tanah dan bangunan (untuk selanjutnya hanya disebut jual beli) adalah dengan mendatangi kantor PPAT untuk mendapatkan keterangan mengenai proses jual beli dan menyiapkan persyaratan untuk proses jual beli tersebut. PPAT memiliki wilayah kerja untuk daerah tingkat dua. Jika PPAT berkantor di Jakarta Timur maka ia hanya bisa membuat akta PPAT untuk wilayahJakarta Timur saja. Demikian Juga jika berkantor di Kota Bekasi, maka ia hanya bisa membuat akta untuk objek yang ada di Kota Bekasi saja.
Sebelum dilakukan jual beli PPAT akan menerangkan langkah-langkah dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan jual beli. Kepentingan lainnya adalah untuk menyerahkan asli sertifikat terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian data teknis dan yuridis antara sertifikat dan buku tanah yang ada di kantor pertanahan.
Pemeriksaan sertifikat ke BPN dilakukan oleh PPAT yang bertujuan untuk mengetahui bahwa objek jual beli tidak dalam sengketa hukum, dalam jaminan, sita atau blokir dari pihak lain. Dimana jika ada catatan di dalam buku tanah yang ada di BPN maka penjual berkewajiban terlebih dahulu untuk menbersihkan catatan tersebut. Jika catatan tersebut berupa blokir maka blokir tersebut harus diangkat terlebih dahulu. Tanpa proses ini jual beli tidak bisa dilaksanakan.
Menyerahkan SPPT PBB dan bukti pembayarannya Berkas lainnya yang harus diserahkan kepada PPAT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT PBB dan bukti pembayarannya. Penyerahan SPPT PBB sebelum jual beli dilakukan juga diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada tunggakan pembayaran PBB dan menghitung biaya-biaya dan pajak-pajak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak. Dimana penghitungan biaya-biaya tersebut bisa dilakukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Dokumen-dokumen para pihak perlu diserahkan kepada PPAT sebelum dilakukan penandatanganan akta jual beli, hal ini bertujuan supaya PPAT bisa menyiapkan AJB-nya terlebih dahulu sehingga pada saat hari yang disepakati untuk penandatanganan AJB bisa dilakukan dengan segera.
Dokumen yang disiapkan oleh penjual:
1.    Asli sertifikat
2.    Asli SPPT PBB tahun terakhir dan bukti pembayaran
3.    Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dokumen lainnya mengenai tanah dan bangunan, jika objek jual beli berupa tanah dan bangunan
4.    Fotokopi KTP dan KK suami dan istri
5.    Fotokopi surat nikah, jika sudah menikah. Jika penjual belum menikah diperlukan surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum menikah
6.    Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7.    Fotokopi Surat Keterangan Kematian (dalam hal pemilik sudah meninggal)
8.    Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dilegalisir oleh kelurahan
Dokumen yang disiapkan oleh pembeli:
1.    Fotokopi KTP dan KK
2.    Fotokopi NPWP
Jika semua syarat-syarat yang diperlukan sudah dilengkapi, seperti dokumen-dokumen di atas, penjual sudah menerima haknya, pajak-pajak sudah dibayarkan, biaya AJB sudah diterima PPAT maka dilakukan penandatanganan AJB dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang pada umumnya karyawan kantor PPAT tersebut.



B.     Bagaimana Peran Kantor Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Seteleh Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Dalam Pasal 2 Keppres 26 Tahun 1988 ditegaskan bahwa Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan yang baik berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria maupun Peraturan Peruundang-undangan lainnya yang meliputi Pengaturan, pengguna penguasaan dan pemilikan tanah, Pengurusan hak-hak atas tanah, Pengukuran dan pendaftaran tanah, Lain-lain yang berkaitan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi :
1.      Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan
2.      Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan
3.      Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan
4.      Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan
5.      Penyelenggaraan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan
6.      Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum
7.      Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah
8.      Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agrarian dan penataan wilayah-wilayah khusus
9.      Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik Negara/daerahbekerja sama dengan Departemen Keuangan
10.  Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah
11.  Kerja sama dengan lembaga-lembag lain
12.  Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan
13.  Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan
14.  Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan
15.  Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan
16.  Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan
17.  Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan
18.  Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan
19.  Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan
20.  Pembatalan dan penghentian hubungan hokum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
21.  Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dalam PP yang baru ini tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan yang pada hekekatnya sudah ditetapkan dalam UUPA, yakni bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertahanan dan bahwa sistem publikasi adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur-unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c, Pasal 23 ayat 2, Pasal 32 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2.
Sebagai catatan tambahan maka kita sebutkan bahwa apa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Demikian pula disebutkan pendaftaran tanah sistematik, apa yang dikenal dahulu pendaftaran desa demi desa dan pendaftaran sporadik adalah pendaftaran tanah yang individual. Yang jelas bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ini telah menampung segala kesulitan yang pernah dialami dalam era Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan juga Peraturan Pemerintah 40 dan Peraturan Pemerintah 41 Tahun 1996 tentang Hak-hak Atas Tanah menurut UUPA, akan dapat diharapkan semakin sempurna proses pendaftaran tanah.
Dalam Pasal 37 ditetapkan bahwa peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukra-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah. Maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yan kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebaban hak yang bersangkutan. Oleh karena itu, PPAT bertanggung jawab untuk memeiksa syart-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. Antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. Perbuatan hukum pemidahan hak dalam Hukum Tanah Nasional, yang memakai dasar Hukum Adat, sifatnya tunai. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan, hak atas tanah yang menjadi objek berpindah kepada penerima hak.
Fungsi akta PPAT yang dibuat adaah sebagai bukti, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Dan karena perbuatan hukum itu sifatnya tunai, sekaligus membuktikan berpindahnya hak atas tanah yang bersangkutan kepada penerima hak. Karena tata usaha PPAT sifatnya tertutup untuk umum, pembuktian mengenai berpindahnya hak tersebut berlakunya terbatas pada para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan (dan para ahli waris serta orang-orang yang diberitahu oleh mereka).
Setelah didaftarkan, diperoleh alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang berlaku juga terhadap pihak ketiga, karena tata usaha pendaftaran tanah Kantor Pertanahan mempunyai sifat terbuka untuk umum. Selain diperoleh alat bukti yang lebih luas daripada akta PPAT, dengan didaftarkannya pemindahan hak yang bersangkutan, diperoleh juga alat pembuktian yang kuat, yaitu berupa sertifikat hak atas tanah atas nama pernima hak, sebagaimana yang diberikan penegasan artinya dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dengan kemungkinan berlakunya lembaga “rechtsverwerking” setelah tanahnya dikuasai selama 5 tahun. Pemeliharaan data pendaftaran tanah karena pemindhan hak melalui lelang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1997. Peralihan hak melalui pemindahan hak dengna lelang hanya dapat didafarkan jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang, baik dalam lelang eksekusi maupun lelang sukarela.
Peralihan hak atas tanah, Hak Pengelolaan atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena penggabungan atau pelebuan perseroan atau koperasi yang tidak didahuui likuidasi perseroan atua koperasi yang bergabung atau melebur, dapat didaftar berdasarkan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan, setelah penggabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh Pejabt yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beralihnya hak dalam penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak didahului dengan likuiditas terjadi karena hukum. Maka cukup dibuktikan dengan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan yang bersangkutan.




BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Peranan Kantor Pertanahan dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPA dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Kantor Pertanahan sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendaftaran hak atas tanah harus Memberikan pelayanan secara optimal di bidang pertanahan kepada masyarakat guna mendorong dan membangkitkan minat masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, Melakukan penyuluhan hukum di bidang pertanahan untuk mempercepat pensertipikatan dikeluarkan kebijakan melalui Program Proyek Operasional Agraria (Prona), Proyek Operasional Daerah Agraria (Proda), Sertipikat Massal Swadaya (SMS) atau Pensertipikatan Swadaya Masyarakat (PSM), dan Program Penbaharuan Agraria Nasional (PPAN).
Pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dimaksud adalah kegiatan pelaksanaan pencatatan mengenai perihan hak atas tanah. Pencatatan peralihan hak atas tanah di sini dimaksudnya adalah suatu kegiatan pencatatan administrasi yuridis bahkan kadang teknis atau beralihnya/berpindahnya kepemilikan suatu bidang tanah dari suatu pihak kepada pihak lain yang dalam hal ini peralihannya dikarenakan jual beli. Yaitu agar kepastian hukum dari hak-hak atas tanah di haruskan melaksanakan pendaftaran hak-hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan setempat, begitu juga bila dilakukan  jual beli peralihan/bila di alihkan pada pihak lain melalui jual beli, khususnya pada tanah milik harus segera didaftarkan pada kantor pertanahan setempat.
Dengan terselenggaranya pelaksanaan pendaftaran tanah di kantor pertanahan, maka bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut, yang pada pendaftaran peralihan hak atas tanah khususnya karena jual beli, akan mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai terjadinya peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut, selain itu akan mendapat surat tanda bukti hak yang sah dan kuat yang disebut dengan sertifikat hak atas tanah.
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat diterbitkan agar pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :
Aartje Tehupeiory, 2012, “Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia”, Jakarta: Penebar Swadaya Grup
Adriani Sutedi, 2006, Peralihan Hak Atas tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika,Jakarta.
Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia: “Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria dan isi Pelaksanaanya”, Jakarta: Djambatan

Undang-undang :
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Internet :
http://www.hukumproperti.com/tag/pendaftaran-tanah/

http://asriman.com/tata-cara-pengecekan-sertifikat-dan-persyaratannya/

Wednesday 29 July 2015

Makalah Lembaga Penjamin Simpanan (Hukum perbankan)

unnes berwarna
PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI JARING PENGAMAN SISTEM PERBANKAN NASIONAL

(Makalah ini Diajukan Guna Memehuni Tugas Mata Kuliah Hukum Perbankan)




Di susun oleh:
ETHY OKTAFIANI M.A                           8111412281
AZIZAH AZ ZAHARA                                8111412291
DIAH KARTIKA                                         8111412302
ARGA SATRIYA PAMUNGKAS            8111412305
DEWI NURUS SALAMAH P.                   8111412312
FIRMAN MUTTAQIN                                8111412314




JURUSAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
BAB I
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang
Dalam perekonomian di Indonesia bank merupakan salah satu lembaga  keuangan yang sangat diakui. Keberadaan lembaga keuangan dalam system perekonomian dan sektor keuangan pada khusunya merupakan hal yang penting. Hal ini terutamaberkaitan dengan masalah permodalan dan perputaran uang. Kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank dalam menyalurkan dana adalah pemberian kredit, investasi surat berharga, mendanai transaksi perdagangan nasional, penempatan dana di bank lain dan penyertaan modal saham. Dalam praktek lembaga keuangan terdiri dari perbankan dan non perbankan[1]Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia  pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat".

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Oleh karena itu maka UU LPS ditetapkan pada 22 September 2004.

  1. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran LPS sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional ?
2. Bagaimana peran LPS sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan syariah ?

  1. Tujuan
1. Guna mengetahui peran LPS sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional.
2. Guna mengetahui peran LPS sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Syariah.

D.    Manfaat
Adapun manfaat yang diharapkan dari pembuatan makalah ini melalui dua pandangan diantaranya sebagai berikut :
1.        Manfaat teoritis
Hasil makalah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan tentang peran lembaga penjamin simpanan terhadap perbankan nasional .



2.      Manfaat Praktis
Secara praktis hasil makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada para pembaca pada umumnya mengenai bagaimana peran lembaga penjamin simpanan  terhadap nasabah perbankan.




























BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.           Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005.Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.
Di dalam perekonomian modern dewasa ini diperlukan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung dibawahnya, dan yang menjadi salah satu tiang penyangganya adalah LPS. Hal itu tercermin dari salah satu fungsi dari LPS yakni menjamin simpanan nasabah.
Belajar dari krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional diikuti dengan penarikan simpanan besar-besaran pada sistem perbankan atau rush. Maka untuk meredam efek bola salju tersebut saat itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya program penjaminan seluruh simpanan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan blanket guaranteemelaluiKeputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat


Setelah beberapa tahun dilaksanakannya kebijakan blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Tetapi mengingat risiko dari blanket guarantee sangat besar yakni kewajiban penyediaan dana talangan dan munculnya moral hazard bankir juga masyarakat, maka diperlukan suatu lembaga penjaminan simpanan yang independen.


B.            Fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan
Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Fungsi penjaminan diejawantahkan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut,  sedangkan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyehatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang terdampak sistemik (bank resolution).
Keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tidak berdampak sistemik ditetapkan oleh LPS. Salah satu pertimbangannya didasarkan pada penghitungan biaya yang lebih rendah (lower cost test) antara menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klaim penjaminan. Sedangkan, keputusan untuk menyelamatkan gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koordinasi (KK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisioner. Setelah itu, LPS bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik.
Dalam upaya dalam menyelamatkan bank gagal, LPS memunyai kewenangan, antara lain mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS; menguasai, mengelola, dan menjual / mengalihkan aset bank; melakukan penyertaan modal sementara (PMS); serta mengalihkan manajemen pada pihak lain. LPS mempunyai jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk bank tidak berdampak sistemik dan 5 tahun untuk bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya, LPS harus menjual seluruh saham bank yang diperoleh dari penyertaan modal sementara (PMS) secara terbuka dan transparan.
Mengenai pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, LPS memiliki hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi LPS, sehingga keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus dijaga.
Lembaga Penjamin Simpanan juga memiliki fungsi, wewenang dan juga tugas tersendiri yang bertujuan untuk kenyamanan nsabah. Diantara funsi, wewenang dan tugas dari LPS sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang adalah:[2]
Fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan :
1.    Menjamin simpanan para nasabah penyimpan
2.    Turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai kewenangan.
Sejak tangal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS maksimum 100 juta per nasabah per bank. Yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan  dari 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayar dari hasil s likuidasi bank tersebut. Tujuan kebijakan public penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan. Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, pemerintah kemudian mengeluarkan perpu No. 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp. 2.000.000.000.,- (dua milyar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali apabila krisis global meluas atau mereda.

Sementara dalam menjalankan sifat-sifatnya Lembaga Penjamin Simpanan memiliki tugas sebagai berikut :
1.    Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2.    Melaksanakan penjaminan simpanan
3.    Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas system keuangan.
4.    Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penyelesaian Bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistematik.

Lembaga Pejamin Simpanan juga dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank gagal dengan kewenagan:
1.    Menetapkan dan memungut prremi penjaminan.
2.    Menetapkan dan memungut konstribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3.    Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan.
4.    Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil peemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar keberhasilan bank.
5.    Melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
6.    Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7.    Menunjuk, menguaskan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS melaksanakan sebagian dari tugas tertentu.
8.    Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan.
9.    Menjatuhkan sanksi administrative



C.           Tujuan Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan
Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat".
Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.
Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk bertransaksi dengan bank dalam hal simpanan sehingga muncul kembali rasa kepercayaan mereka terhadap bank.


D.           Syarat Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin, nasabah juga perlu memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank;
2.  Nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS/nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari bank; dan
3.  Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut

E.            Peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
Sesuai Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS.
Dalam Pasal 12 UU LPS ketentuan tersebut dipertegas dengan menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah.

F.            Simpanan yang dapat dijaminkan
1.       Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
2.       Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah
3.       Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain 4.
4.       Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil  penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account)
5.       Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan  bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara  prorata dengan jumlah pemilik rekening. 
6.       Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang  bersangkutan

G.           Syarat Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin, nasabah juga perlu memenuhi syarat-syarat berikut:
1.   Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank;
2.    Nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS/nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari  bank; dan
3.   Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut Peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan Sesuai Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang  bersangkutan.
Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS. Dalam Pasal 12 UU LPS ketentuan tersebut dipertegas dengan menyebutkan  bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah.














BAB III
PEMBAHASAN

A.           Peran LPS sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional
Sebelum menjelaskan peran atau tugas LPS dalam menjamin simpanan nasabah dan memelihara stabilitas sistem perbankan perlu dijelaskan hubungan kelembagaan atau koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, LPS, Kementerian Keuangan, dan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).
Untuk pengamanan sistem perbankan nasional penerapannya dapat dianalogikan sebagai tim sepakbola ada penyerang, pemain tengah, bek (pemain belakang) dan kiper. Setiap posisi punya peran masing-masing. Jika dianalogikan dengan sistem perbankan kita memiliki fungsi masing-masing. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai ujung tombak (front office). Dengan perannya mengatur dan mengawasi mikroprudensial dengan kuat dan efektif, OJK diharapkan mampu mendorong perbankan untuk mencapai goal (tujuan), yaitu sistem perbankan yang sehat, stabil, bertumbuh, dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Selain itu, dengan mengidentifikasi permasalahan secara dini dan tindakan perbaikan yang segera (prompt corrective actions) diharapkan permasalahan perbankan dapat diatasi pada stadium awal.
Adapun tujuan OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
  1. terselenggara secara teratur, adil. transparan, dan akuntabel; 
  2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
  3. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, bahwa OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya peyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya di belakang OJK berdiri Bank Indonesia (BI) sebagai lini tengah berperan mengatur kebijakan makroprudensial (moneter dan sistem pembayaran) yang kondusif bagi industri perbankan sehingga dapat membantu menciptakan peluang terjadinya goal. Konkretnya, saat sebuah bank menghadapi masalah likuiditas, BI bisa memberikan fasilitas pinjaman likuiditas sebagai bentuk pertahanan terhadap sistem ekonomi Indonesia.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berada pada posisi belakang/bertahan, LPS menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan melaksanakan resolusi (penyehatan) bank gagal. Bank gagal dan bank yang dicabut izinnya pada umumnya mengalami permasalahan solvabilitas. Pelaksanaan fungsi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan ketenangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Di samping itu, berdasarkan Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2011, LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK, karena pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Berdasarkan undang-undang, lingkup pemeriksaan LPS terhadap bank meliputi pemeriksaan premi, posisi simpanan, tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset, dan kejahatan di sektor perbankan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Bank Indonesia dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.(zullfi  diane zaini 2006 : 49)
Jika ketiga pertahanan tersebut tidak mampu bertahan juga, Kementerian Keuangan adalah pemain terakhir yang diharapkan mampu menjaga gawang tetap aman. Kemenkeu sebagai pemegang otoritas terhadap fiskal dan koordinator FSN mampu memberikan kebijakan untuk menjaga sistem perbankan tetap stabil. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). FKSSK adalah Operasionalisasi dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dengan anggota terdiri atas:
1.    Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordnator; 
2.    Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
3.    Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan
4.    Ketua Dewan Komisioner LPS selaku anggota.
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan. Dalam kondisi normal, FKSSK:
1.    wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan;
2.    melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
3.    membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; dan
4.    melakukan pertukaran informasi.
Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisioner LPS yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah tejadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke FKSSK untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis. .(zullfi  diane zaini 2006 : 66)
Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka pengambilan keputusan FKSSK dalam kondisi tidak normal.
Kebijakan FKSSK yang terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapat persetujuan DPR. Keputusan DPR wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 jam sejak pengajuan persetujuan.

Dapat digambarkan sebagai berikut
Flowchart: Extract: SISTEM PERBANKAN YANG SEHAT, STABIL, BERTUMBUH, DAN BERMANFAAT BAGI RAKYATPeran LPS sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional


Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)
 
Kementerian Keuangan
 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 
LPS
 
Bank Indonesia (BI)
 
Rounded Rectangle: KERANGKA HUKUM YANG SOLID, PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG JELAS DAN MEKANISME KOORDINASI YANG EFEKTIF
 









Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah bagian dari sistem Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)/anggota FKSSK bersama dengan BI, Menteri Keuangan, dan OJK. FKSSK menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Keputusan FKSSK yang terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal (bank resolotion) yang ditangani berdampak sistemik mengikat LPS.
LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah FKSSK menyerahkan penanganannya kepada LPS. LPS melakukan peyelesaian atau penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan cara: melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (open bank assistance) hanya dapat dilakukan apabila:
1.    pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20 persen dari perkiraan biaya penanganan;
2.    ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
3.    menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
4.    menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank;
5.    dan tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.    bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
7.    penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
8.    data keuangan Nasabah Debitur
9.    struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun terakhir dan informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban dan permodalan bank yang dibutuhkan LPS. ( zulkarnain sitompul 2002 : 86)
Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dengan penyertaan modal dengan pemegang saham, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004:
1.    pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan
2.    pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sekurang-kurangnya 20 persen dari perkiraan biaya penanganan. Biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank. LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama tiga tahun sejak penyerahan segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS, paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun maka dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun.
Selanjutnya dalam hal tingkat pengembalian yang optimal yaitu 3 tahun dan paling sedikit tingkat pengembalian sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun, LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan tingkat pengembalian yang optimal, tanpa memperhatikan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS dalam jangka waktu satu tahun berikutnya. ( Thomas Suyatno 2005 : 102)
Penjelasan di atas adalah peran LPS dalam melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dengan penyertaan modal oleh pemegang saham. Sedangkan penanganan bank gagal berdampak sistemik tanpa penyertaan modal oleh pemegang saham serta penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang merupakan tugas dan tanggung jawab LPS tidak dibahas dalam artikel ini.
Selanjutnya LPS dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal mempunyai kewenangan diantaranya menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan. Kemudian LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.
Namun demikian, berdasarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS bahwa Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
1.    terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
2.    terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
3.    jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kuran dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau
4.    terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.
5.    Selanjutnya, kemungkinan bisa saja terjadi bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi terjadi:
6.    data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat di bank;
7.    nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; misalnya nasabah yang memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar; dan
8.    nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, misalnya penerima kredit yang kreditnya macet. ( Thomas Suyatno 2005 : 102)

B.        Peran LPS sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Syariah

Peran lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan Syariah. Pendirian lembaga Penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya pendirian perlindungan terhadap dua resiko yang berada didalam perbankan. Dalam menjalankan usaha bank biasanya  hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sebentara sebagian besar dari simpanan dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini enyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dengan jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabanh yang dikelolanya bila terjadi penarikan tiba-tiba oleh nasabah dalam jumlah yang sangat besar.( Kasmit, 2002 : 87)
Keterbatasn dalam penyediaan dana cash ini adalah karena bank tidak dapat menarik segala pinjaman yang telqah disalurkan. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah akan menjadi panic dan akan menutup rekeningnya yang ada pada bank tersebut sekalipun abnk tersebut sebenarnya dalam keadaan sehat.
Sesuai ketentuan Pasal 3 PP Nomor 39/2005 dan pasal 23 peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006 simpanan bank syariah yang dijamin oleh LPS yaitu: (peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006)
  1. Giro berdasarkan prinsip wadiah (untuk BUS dan UUS)
  2. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah
  3. Tabungan berdasarkan prinsip mudlarabah mutlaqoh atau prinsip mudlarabah muqoyyad dan resikonya ditanggung oleh bank.
  4. Deposito berdasarkan prinsip mudlarabah mutlaqoh atau dengan prinsip mudlarabah muqoyyad yang resikonya ditanggung oleh bank.
  5. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapatkan pertimbangan LPP (Bank Indonesia)
Mengenai pembayaran klaim penjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, LPS memiliki hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrograsi) dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenagan hak dan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi LPS, sehingga keberlangsungan program penjaminan simpanan akan terus dijaga.
Sementara itu dalam penjaminan terhadap nasabah perbankan syariah pihak Lembaga Penjamin Simpanan sebenarnya hampir sam dengan bank konvensionsesuai akad awal yang dipakai oleh nasabah pada saat awal melakual. Namun yang ada dalam perbankan syariah adalah sesuai akad awal saat nasabah melakukan penyimpanan terhadap uangnya




BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan
Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen bentukan pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan setelah terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank di Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem  perbankan sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan.
 Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang salah satu anggotanya adalah LPS. LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah FKSSK menyerahkan penanganannya kepada LPS. dan LPS menjamin simpanan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam penjaminan terhadap nasabah perbankan syariah pihak Lembaga Penjamin Simpanan sebenarnya hampir sam dengan bank konvensionsesuai akad awal yang dipakai oleh nasabah pada saat awal melakual. Namun yang ada dalam perbankan syariah adalah sesuai akad awal saat nasabah melakukan penyimpanan terhadap uangnya







DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999
Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS.
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006
Diane Zaini, Zulfi. 2006. Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan. :UBL
Sitompul, Zulkarnaen. 2008.Suatu Pemikiran tentang Pendirian Lembaga Simpanan di Indonesia.Jakarta:Grafika
Suyatno,Thomas.2005. Kelembagaan Perbankan.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
Lembaga penjamin Simpanan-wikipedia bahasa Indonesia, ensikopedia bebas.htm